JAKARTA - Staf Khusus
Presiden Bidang Hubungan Internasional, Teuku Faizasyah menegaskan bahwa
pemerintah tidak akan bertanggung jawab atas aksi sejumlah peretas
(hacker) Indonesia yang menyerang situs-situs asal Australia. Pasalnya,
aksi tersebut dilakukan bukan atas instruksi dari pemerintah.
"Pemerintah tak bisa melarang atau
membenarkan, karena itu reaksi yang bersifat individual. Itu
dikembalikan ke individu," kata Faizasyah saat ditemui usai acara
diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/11).
Faizasyah mengatakan, aksi para aktivis
dunia maya itu sudah menjadi sesuatu yang lumrah terjadi saat ini.
Bahkan, lanjutnya, hal tersebut menunjukan bahwa warga Indonesia sudah
tidak malu-malu lagi terlibat aktif dalam pergaulan internasional.
Faizasyah juga yakin penyerangan itu
tidak akan menggangu hubungan diplomatik dengan Australia. Namun, ia
menyayangkan jika aksi peretas tersebut ternyata menggangu pelayanan
publik pemerintah Australia.
"Diplomasi itu spektrumnya sangat luas,
a-z. Ada bagian-bagian tertentu hubungan negara yang terganggu, tapi hal
lain tetap dijaga, berlanjut," ujarnya.
Lebih lanjut, ia berharap hacker lokal
bisa menyumbangkan keahliannya untuk membantu pemerintah. Misalnya
dengan menyalurkan keahlian teknologi informasi mereka untuk memperkuat
penangkal penyadapan.
"Jadi itu yang bisa dikontribusikan anak-anak muda yang baik di jaman era infomasi teknologi,"
No comments:
Post a Comment